SUMENEP | Forumkota.com – Surat pemberitahuan rancana pengukuran tanah markas komando distrik militer (Makodim) 0827 Sumenep tanggal 13 September 2022 dengan nomor surat : 523/35.29.200/IX/2022, atas pengajuan dari Kodim 0827 Sumenep yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep kembali menjadi bahan gunjingan publik Kota Keris.
Hal tersebut lantaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep tetap bersikukuh tanah Makodim 0827 Sumenep jika ada kaitannya dengan pihak lain.
Terbukti, BPN Sumenep memberikan surat tembusan terhadap Perkumpupan Wakaf Panembahan Sumolo (PWPS) Sumenep perihal rencana pengukuran tanah Makodim 0827 Sumenep tersebut.
Padahal sebagaimana diketahui bersama, selama ini PWPS dinilai tidak punya dasar bukti kepemilikan yang kuat atas lahan Makodim O827 Sumenep.
Komandan Kodim (Dandim) 0827 Sumenep, Dony Pramuda Mahardi, menyampaikan jika pihaknya bersyukur karena akhirnya selangkah lagi pihaknya bisa berhasil mengamankan aset milik negara dari upaya pencaplokan pihak lain.
Namun kata Dony, ada satu pertanyaan yang butuh penjelasan dari BPN. Kenapa harus ada tembusan kepada PWPS? padahal lahan Makodim tidak ada kaitannya dengan PWPS. Dengan kata lain tidak ada sengketa tanah di lahan kodim.
” Sesuai bukti-bukti yang ada, lahan Makodim sejauh ini milik negara, dalam hal ini Kodim 0827/sumenep. Kecuali ada pihak-pihak yang bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan kuat,” ujar Dandim Sumenep dengan nada penuh tanya. Minggu (11/09).
Sementara Kepala BPN Sumenep Agus Purwanto terkesan enggan memberikan penjelasan terhadap pertanyaan dari Dandim 0827 Sumenep publik.
Terbukti, saat dikonfirmasi melalui chat aplikasi wathsapnya yang bersangkutan tidak merespon. Pesan dari awak media hanya dilihat saja.
