Forumkota.com – Puncak kekecewaan tengah dirasakan masyarakat Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Madura. Puluhan kilometer jalan penghubung antardesa di pulau tersebut hancur lebur tanpa sentuhan serius dari Pemerintah Daerah. Salah satunya, poros vital Alasmalang–Kropoh yang selama bertahun-tahun dibiarkan rusak parah.
Alih-alih hadirnya negara, justru rakyat yang maju ke garis depan. Melalui donasi swadaya yang digerakkan Pemuda Ansor dan Paguyuban Travel Raas, warga bergotong royong menambal kerusakan jalan demi menyelamatkan akses hidup mereka.
“Mereka sudah tidak peduli, akhirnya masyarakat sendiri yang memperbaiki dengan patungan,” ungkap Koordinator Travel Raas, dengan nada kecewa.
Sebut saja poros Alasmalang–Kropoh yang menjadi urat nadi penghubung antar desa dibiarkan rusak parah bertahun-tahun tanpa penanganan serius dari Pemerintah Kabupaten Sumenep
Koordinator Paguyuban Travel Raas, Sugiyanto, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pemerintah. “Mereka sudah tidak peduli, akhirnya masyarakat turun tangan sendiri, sumbangan untuk memperbaiki,” ujarnya saat dikonfirmasi , Sabtu (12/7).
Lebih lanjut, ia mempertanyakan kejelasan dana Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dari perusahaan migas Kangean Energy Indonesia (KEI) tahun anggaran 2024.
Diketahui, pada tahun tersebut sebesar Rp175 juta telah disalurkan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Raas Bersatu. Dana itu tercatat untuk kegiatan pembangunan jalan utama penghubung antar desa.
Sementara itu, tokoh pemuda Raas, Ustadz Rasuli, juga angkat bicara secara tegas, ia mengkritik tajam lemahnya perhatian Pemkab Sumenep terhadap kebutuhan dasar masyarakat kepulauan.
“Jika Pemkab Sumenep sudah tidak sanggup memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat kepulauan, ya lepas saja kami biar menjadi kabupaten sendiri,” tegas Bang Rasul, kerap disapa.
Menurut dia, pembentukan daerah otonomi baru atau DOB untuk Kepulauan Sumenep adalah solusi logis agar pemerintahan kepulauan bisa berjalan mandiri, dan tentunya akan lebih berpihak pada rakyat pulau.
“Untuk apa banyak investor masuk ke kepulauan menambang migas, jika tidak berdampak positif terhadap pembangunan kepulauan?,” sindirnya.
Selain itu, ia juga menyinggung pengelolaan dana PPM KEI yang dinilainya tidak transparan. “Kami akan bersurat kepada SKK Migas untuk mengaudit realisasi dana tersebut,” pungkasnya.
Di tengah ketimpangan ini, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo terus bergulir, baik dari masyarakat daratan maupun kepulauan. Namun hingga kini, tak tampak tanda-tanda perubahan arah kebijakan yang berpihak.
Untuk diketahui, hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep dan anggota DPRD Dapil Sumenep 7, belum memberikan pernyataan resmi terkait problematik yang terjadi di tengah masyarakat
