SUMENEP | Forumkota.com – Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Madura, Kurniadi, SH., sangat berang soal statement dari Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep yang telah menyebut bahwa anak buahnya yang ditugaskan melakukan investigasi dilapangan meminta sejumlah uang kepada para Kepala Desa se kecamatan Bluto.
Menurut Kurniadi, SH., apa yang disampaikan oleh Ketua AKD Kecamatan Bluto merupakan fitnah yang sangat keji dan secara tidak langsung telah menantang perang terhadap lembaga binaannya dalam YLBH Madura.
” Sehubungan dengan tantangan perang oleh Ketua AKD Kecamatan Bluto terhadap YLBH Madura, dengan ini kami mengajak dan mengundang semua teman-teman rekan profesi Advokat di Sumenep yang memiliki waktu senggang untuk memberikan bantuan pendampingan hukum terhadap anggota kami yang difitnah oleh Ketua AKD Kecamatan Bluto melakukan pemerasan kepada Kepala Desa,” ujar Kurniadi, SH., Selasa (08/10)
Pendampingan bantuan hukum tersebut, kata Kurniadi, akan dilakukan pada hari Rabu, 09/10/2024, Pukul: 12 wib, Tempat Mako Polres Sumenep dengan agenda, melaporkan Ketua AKD Kecamatan Bluto yang telah melakukan fitnah untuk tujuan menghalang-halangi tugas-tugas investigasi YLBH-Madura, yaitu dengan mengabarkan YLBH Madura melakukan pemerasan terhadap 20 Kepala Desa di Kecamatan Bluto.
” Kami juga akan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Kepala Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Sumenep, dalam kasus kegiatan Eksploitasi dan pemanfaatan Air Bawah Tanah,” jelasnya.
Selain itu, lanjut pengacara yang dikenal dengan sebutan Raja Hantu ini, pihaknya juga akan melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Bluto, Kecamatan Bluto dalam kasus pembangunan jembatan jalan.
” Terakhir kami akan melaporkan Ketua AKD Kabupaten Sumenep yang telah mengintimidasi dan menghalang-halangi tugas aktivis melakukan fungsi-fungsi pengawasan,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya oleh beberapa media online, sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, mengaku resah dengan tindakan oknum LSM yang diduga memeras mereka dengan dalih adanya penyimpangan Dana Desa (DD).
Oknum tersebut diketahui mengatasnamakan Yayasan Bantuan Lembaga Hukum (YLBH) Madura dan sering kali meminta uang kepada para Kades.
Salah satu oknum yang kerap dikeluhkan adalah Dayat, warga Desa Guluk Manjung, Kecamatan Bluto.
Dilansir RadarMadura.id, Dayat semakin intens dalam menekan para Kades untuk memberikan uang sebagai kompensasi atas dugaan penyimpangan DD.
Bahkan, dia disebut meminta uang sebesar satu juta rupiah per bulan kepada beberapa Kades, namun tuntutan ini tegas ditolak.
“Ini sudah keterlaluan. Kami diminta uang sejuta tiap bulan, tapi kami menolak karena tidak masuk akal,” ujar salah seorang Kades yang enggan disebutkan namanya.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bluto, Matsin, membenarkan bahwa beberapa Kades menerima permintaan uang dari Dayat, meski biasanya hanya berupa uang transportasi.
Namun, lanjut Matsin, jika sudah menyangkut jumlah besar seperti yang diminta, itu sudah termasuk pemerasan.
“Kami terbuka dengan LSM selama tujuannya jelas, tapi kalau sudah sampai minta sejuta kepada 20 Kades, jelas kami tegas menolak,” ucapnya.
Sementara itu, pembina AKD Bluto, Akhmadi Yasid, juga menyesalkan tindakan Dayat tersebut.
Pihaknya kini sedang berkonsultasi dengan aparat penegak hukum untuk menangani dugaan pemalakan ini, dan AKD Bluto siap membela para Kades yang menjadi korban.
Saat dikonfirmasi, Dayat menepis tuduhan pemerasan dan menyatakan bahwa ia tidak pernah meminta uang kepada para Kades.
Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai peran YLBH Madura, Dayat tidak memberikan tanggapan lebih lanjut.