Sumenep | forumkota.com – Salah satu advokat atas nama Moh Hasan & Partner mengeluarkan pernyataan yang sangat mengejutkan perihal status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di berbagai kabupaten/kota di salah satu Group Wathsap (WAG).
Pasalnya, Moh Hasan menyampaikan bahwa untuk mendapatkan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) cukup menyediakan akomodasi VIP (Very Important Person) dan amplop.
Baca Juga: Langganan, Pemkab Sumenep Kembali Raih Opini WTP
Sontak saja, pernyataan dari Moh Hasan di Group Wathshap ADV.PKP tersebut langsung viral dan menyita perhatian publik Kabupaten Sumenep.
“Untuk mendapatkan WTP sebagai status bergengsi petugas audit BPK cukup sediakan akomudasi VIP dan amplop minimal 250 juta pasti. WTP akan di dapat….,” tulis Moh Hasan di WAG ADV.PKP. Jum’at, 20 Mei 2022.
Saat dikonfirmasi oleh wartawan, Moh. Hasan mengamini perihal pernyataannya di WA Group ADV.PKP tersebut.
Saat disinggung soal pernyataannya apakah sudah berdasarkan bukti atau pengalaman pribadinya? Moh. Hasan menyebut belum mengantongi bukti, karena hal itu hanya untuk warning dari pihaknya sebagai masyarakat.
“Blum ada bukti, itu hanya bagian dari warning saya sebagai masyarakat dengan adanya beberapa kepala daerah yang tertangkap tangan KPK padahal sudah berstatus WTP….,” kata Moh Hasan, saat dihubungi via WhatsApp pribadinya. Jum’at (20/5).
Namun anehnya dia juga menyebut kesulitan membuktikan praktik suap yang sebelumnya dirinya ungkap di WAG ADV.PKP itu. Padahal dengan gamblang Moh. Hasan menyebut untuk mendapatkan status WTP cukup menyediakan akomodasi Kelas VIP dan Amplop berisi uang dengan jumlah minimal yang dia sebut diangka 250 juta rupiah.
“SULIT di buktikan mas…tapi masyarakat sudah paham itu…indikasinya … Dinyatakan berstatus WTP tapi kepala daerahnya bermasalah dgn KPK,” ungkapnya.
Lebih lanjut Moh Hasan membeberkan tak hanya soal suap yang biasa terjadi di tubuh BPK dan sejumlah kepala daerah. Dirinya juga semprot BPK kurang transparan soal audit. Bahkan dia mengklaim bahwa secara umum praktik serupa terjadi di berbagai daerah, namun sayang kata pria tersebut sulit dibuktikan.
“Kurang transparan dari audit BPK karena tidak bisa di akses oleh publik hasil audit itu dan secara umum praktek itu insaallah terjadi…tapi sulit untuk di buktikan…tapi beberapa aktifis ..menduga hal itu terjadi mas..,” imbuhnya.
Selain itu, Moh Hasan mengklaim telah mendapatkan bocoran soal kabar tersebut hanya saja dirinya enggan membuka ke media ini, setelah dilakukan konfirmasi.
“Ya…ada juga bocoran itu…tapi saya akan terus mencari tahu…tunggu tanggal mainnya…pasti sampean saya kabari nanti..,” pungkasnya.
