Oleh: Nur Hayat dan Farid Gaki (Aktivis Sumenep)
Forumkota.com | Utang Indonesia sudah mencapai Rp 7 ribu sekian triliun. Jika ditambah dengan utang BUMN, hampir Rp. 9.000 triliun.
Itu akumulasi utang dari awal Indonesia merdeka. Hanya, sejak Pak Jokowi jadi Presiden utang Pemerintah Indonesia terus meroket hingga mencapai Rp 7.104, 58 triliun.
Apakah kaitan utang Indonesia dengan dinasti politik MH Said Abdullah si Ketua Banggar DPR RI?
Sebelum bahas politik dinasti MH Said Abdullah. Mari ikuti curhatan Sri Mulyani si Menteri Keuangan kita yang mengklaim rasio utang Indonesia relatif rendah dibanding negara lain.
Februari 2022, utang pemerintah setara Rp 40,17% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Tentu, Menteri Sri ingin meredam kekhawatiran berlebihan akibat utang menggunung. Ditambah isu hoax turunkan Jokowi di tengah rencana adik-adik BEM SI menuntut harga murah untuk kebutuhan pokok.
Situasi politik nasional mulai tercium. Aromanya bisa diraba. Sebagian ada yang merasa. Terutama emak-emak yang emang diberi kepekaan hati.
Mau beli minyak goreng, seumur-umur antre. Kalau tak mau antrean, harga berlipat.
Lain lagi curhatan si sopir truk yang susah mencari minyak solar. Stok solar di SPBU banyak kosong. Si sopir antre untuk mengisi. Padahal, truk itu lagi muat minyak goreng curah.
Harga-harga energi sulit dihindari. Efek perang Rusia-Ukraina bikin harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan kenaikan di atas level US$ 100 per barel.
Indonesia menjadi negara yang ikut terdampak sebagai negara net importir.
Rencana kenaikan harga energi mulai berhembus. Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/04/2022), Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyebut dalam jangka pendek, pemerintah berencana untuk melakukan penyesuaian formula Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tabung 3 kg.
Lonjakan harga minyak dan LPG internasional mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah.
Lonjakan harga energi bukan hanya dialami Indonesia. Negara-negara lain kini mengalami hal serupa akibat perang Rusia-Ukraina.
Yang terpukul efek perang Rusia-Ukraina adalah negara-negara miskin, terjerat utang menggunung.
Pakistan, misalnya bukan hanya mengalami krisis ekonomi. Negeri mayoritas muslim itu sedang krisis politik hingga Perdana Menteri-nya Imran Khan dilengserkan oleh parlemen.
Negeri miskin lainnya, Sri Lanka sedang krisis tak mampu bayar utang luar negeri sebesar Rp 729,3 triliun.
Sri Lanka telah menyaksikan gelombang protes dengan kekerasan sejak pertengahan Maret ketika ribuan orang turun ke jalan. Rakyat marah karena makanan dan bahan bakar di tengah rekor inflasi.
Kirisis ekonomi Sri Lanka semakin terpuruk setelah krisis politik.
Bagaimana di Indonesia?
Menkeu Sri seperti kebingungan nyari talangan untuk membayar bunga utang yang mencapai Rp 405,9 triliun.
Bunga itu untuk membayar total utang pemerintah dan BUMN.
Mulyani mengaku akan tetap menjaga tingkatan utang secara hati-hati. Dengan harapan, tidak masuk daftar negara gagal bayar utang.
Tapi Indonesia tergolong boros bayar bunga utang 2022. Jika dibanding Jepang yang hanya membayar bunga 0,2% per tahun.
Jika utang Indonesia berkiblat suku bunga utang Jepang. Mestinya utang Indonesia sebesar Rp 9 ribu cukup membayar bunga utang Rp 18 triliun per tahun.
Kondisi Sri Lanka sangat mengkhawatirkan. Di tengah krisis ekonomi yang melanda, negara ini dihadapkan pada masalah gagal bayar utang luar negeri sebesar US$ 51 miliar atau setara dengan Rp 729 triliun (asumsi kurs Rp 14.300).
Situasi di Sri Lanka tak kondusif. Gelombang protes mewarnai krisis Sri Lanka, yang menuntut pemerintah mundur.
Kekurangan makanan dan bahan bakar parah serta pemadaman listrik yang panjang membawa penderitaan pada 22 juta orang di negara itu.
Kekecewaan publik terhadap pemerintah meluas.
Warga Sri Lanka harus antre panjang untuk membeli bensin, gas, dan minyak tanah yang langka untuk memasak. Ribuan orang berkemah di luar kantor presiden dan menyerukan agar mundur.
Krisis ekonomi berujung krisis politik juga baru dialami Pakistan. Imran Khan, si perdana menteri selama tiga tahun delapan bulan berkuasa harus mundur.
Situasi ekonomi Indonesia belum merembet ke politik. MH Said Abdullah sebagai Ketua Banggar DPR RI.
Penulis : Aktivis Sumenep | Editor : Redaksi
