Forumkota.com | Sumenep – Pemilihan Dewan Pendidikan Kabupaten (DPK) Sumenep, Madura, Jawa Timur, periode 2021-2026 kembali disorot oleh publik.
Pasalnya, proses rekrutmen DPK Sumenep yang dilakukan oleh Bupati Sumenep melalui Dinas Pendidikan Sumenep dan Tim Seleksi (Timsel) dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua LSM GASINDO, Ahmad Wahyudi mengatakan, dirinya menilai ada beberapa hal yang janggal dalam pelaksanaan pemilihan DPK Sumenep yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sumenep dan Timsel yang dibentuk dan diangkat oleh Bupati.
” Yang pertama, proses rekrutmen cacat prosedur dan cacat hukum karena tidak sesuai mekanisme yang ada dalam PP No. 17 tahun 2010 beserta perubahannya dan Perda No. 07 Tahun 2013. Sebab sampai saat ini belum ada Perbup tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep,” ungkap Ahmad Wahyudi, pada koresponden Forumkota.com, Senin (06-12-2021) melalui pesan aplikasi watshapnya.
Selain itu, lanjut alumnus Universtias Brawijaya Malang itu, proses seleksi awal dilakukan oleh Panitia Dinas Pendidikan Sumenep, padahal jelas segala proses harus dilakukan oleh Timsel sebagaimana amanah PP dan Perda. Karena Timsel dibentuk dn diangkat langsung oleh Bupati.
” Transparansi proses seleksi juga patut dipertanyakan, karena ada yang janggal, sekelas Doktor malah tersingkir,” terangnya.
Bahkan pria yang akrab disapa Yudik itu juga menduga anggaran untuk rekrutmen DPK Sumenep yang mencapai 150 juta itu dijadikan bancakan oleh Dinas Pendidikan Sumenep.
” Karena hasil investigasi kami di lapangan, selama proses awal sampai akhir rekrutmen DPK Sumenep beserta dengan honor Timsel yang berjumlah 5 orang, tidak sampai menghabiskan Dana sebesar 150 juta,” tukasnya.
Sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Sumenep maupun dari Timsel rekrutmen DPK Sumenep. Sebab, awak media masih kesulitan untuk melakukan upaya konfirmasi pada pihak-pihak terkait. @Ndar/Bas)
