Sumenep | forumkota.com – Perihal Kasus Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 silam, yang saat ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) tampaknya menjadi sorotan tajam dari berbagai element masyarakat Kota Keris.
Hal itu lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam hal ini Bupati Sumenep dinilai mengabaikan putusan PTUN Surabaya dan MA Republik Indonesia yang memenangkan Ahmad Rasidi selaku penggugat.
Konsekuensinya, ratusan massa dari Kecamatan Rubaru yang tergabung dalam “Aliansi Rakyat Menggugat” melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sumenep.
Aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk protes dan kekecewaan masyarakat Rubaru terhadap sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang terkesan tidak patuh terhadap putusan PTUN Surabaya dan MA Republik Indonesia.
Sehingga dalam aksinya, ratusan masyarakat Rubaru melakukan penanaman pohon bidara sebagai simbol matinya penegakan hukum di kabupaten ujung timur pulau Madura ini.
Melihat fenomena tersebut, Ketua Team 16 Sumenep, Moh. Fandari. SH., mulai angkat bicara dan medesak Bupati Sumenep untuk segera melaksansak putusan PTUN dan MA Republik Indonesia.
“Bupati ini harus segera ambil sikap tegas jangan bertele-tele seperti ini. Karena Desa Matanair itu juga bagian dari pada pemerintahan Bupati saat ini,” ungkap Fandari kepada media ini, Rabu (12-01) melalui chat aplikasi watshapnya.
Seharusnya, kata dia, Bupati Sumenep itu harus peka terhadap kepentingan masyarakatnya. Desa Matanair itu butuh sosok pemimpin yang diperlukan masyarakat. Dengan begitu seharusnya Bupati segera melantik Kepala Desa Matanair berdasarkan putusan PTUN.
“Apa alasan Bupati tidak segera melantik? Apakah Bupati Sumenep itu kebal dengan hukum sehingga tidak patuh terhadap putusan PTUN?” ujar dia.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Wartawan Jakarta Indonesia (FWJI) wilayah Madura itu berharap, agar Bupati Sumenep menjadi pemimpin yang humanis, yang memikirkan kepentingan masyarakat sesuai dengan tag line nya yakni “Bismillah Melayani”.
“Saya berharap Bupati Sumenep segera melantik Kepala Desa Matanair sesuai dengan hasil putusan PTUN. Sehingga persoalan ini tidak menjadi polemik berkepanjangan ditengah-tengah masyarakat Desa Matanair,” harapnya.
Sementara sampai berita ini tayang, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, S.H., M.H., belum bisa di mintai tanggapannya terkait polemik Pilkades Desa Matanair. Karena saat dikonfirmasi melalui aplikasi Whatsapp nya terlihat tidak aktif. (Ndar/Bas)
