Sumenep | forumkota.com – Pencairan program bantuan pangan non tunai (BPNT) tahun 2022 di wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai disalurkan.
Seperti yang kita ketahui bersama, untuk tahun 2022 Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) telah merubah mekanisme pencairan program BPNT yang biasanya secara non tunai menjadi secara tunai.
Guna mempercepat penyaluran di lapangan, Kemensos Republik Indonesia bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai instansi penyalur.
Namun sayang seribu sayang, fakta yang terjadi di lapangan ditemukan adanya Pemerintah Desa (Pemdes) yang tidak patuh terhadap perintah Kementrian Sosial. Sebab, beberapa Pemerintah Desa diduga telah menyediakan bahan pangan/sembako untuk dijual kepada penerima manfaat.
Seperti halnya yang terjadi di desa Bragung, kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep beberapa hari yang lalu. Dimana para penerima manfaat BPNT di Desa tersebut diduga dipaksa untuk berbelanja bahan pangan/sembako yang diduga telah disediakan di Balai Desa setempat pada saat pencairan berlangsung.
Sungguh naif apa yang dirasakan oleh para penerima manfaat. Sebab, tidak hanya ada unsur paksaan bahkan intimidasi juga dirasakan oleh para penerima BPNT.
Diungkapkan masyarakat Bragung yang identitasnya tidak mau dipublis media ini mengatakan, dirinya dimintai uang sebesar 200 ribu rupiah untuk membeli sembako berupa beras dan beberap butir telur yang sudah disediakan di balai desa.
“Klo yanglg itu tinggal bayar 200 ribu ke aparatnya langsung dapat beras dan telor,” jata pria asal Bragung saat dimintai keterangan media ini. Minggu, 27 Februari 2022.
Lebih lanjut sumber menjelaskan, bahwa untuk jumlah telur yang didapat bervariasi. Ada yang 10 butir, 15 butir bahkan ada yang tidak ada kacangnya.
Sumber media ini juga merasa heran kenapa bisa ada perbedaan. Padahal kata dia jumlah uang yang diberikan ke perangkat itu sama, yaitu 200 ribu rupiah.
“Langsung disediakan di balai. Beras 10 kg, Telor 55 butir. Ada lg beras 10 kg, Telor 50 butir, Kacang 1/4,” tambahnya.
Pria yang juga penerima manfaat BPNT itu menyampaikan jika dirinya sedang berada di lokasi dan memberikan langsung uang tunai 200 ribu tersebut kepada perangkat desa.
Padahal, kata dia, saat ini sudah bisa dibelanjakan dimana pun sesuai petunjuk Kemensos Republik Indonesia. “Engkok jed bedeh elapangan,” (Saya memang berada di lapangan/lokasi pencairan – red),” tutup dia.
Sementara menurut kepala desa (Kades) Bragung, Latifah, saat dihubungi melalui telepon selulernya pihaknya mengelak telah melakukan praktek pemaksaan dan intimidasi terhadap para penerima manfaat BPNT.
Dirinya menyebut bahwa itu hanyalah luka lama rival politiknya pada saat kontestasi Pilkades yang hingga saat ini belum selesai.
“Padahal yang hadir kemarin ada pak Kapolsek, pak Camat dan pak Danramil di rumah kemarin dik, tapi kamu juga perlu tanyakan ya dik apa jangan-jangan tidak ada unsur politik ya, kalau saya santai saja dik,” kata Latifah saat dihubungi media ini. Minggu, 27 Februari 2022.
Lebih lanjut Latifah menegaskan, bahwa pihaknya sudah melaksanakan dengan benar. Proses pencairan sudah melalui POS dan dicairkan sebesar 600 ribu pada setiap penerima manfaat.
Diketahui bahwa mekanisme pencairan bansos (BPNT) menurut menteri sosial, Tri Rismaharini, sudah melalui PT Pos Indonesia tidak melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sehingga diharapkan dapat mempercepat penyaluran bansos.
“Kami sudah memutuskan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai dengan melibatkan PT Pos Indonesia,” kata Menteri Sosial, Tri Rismaharini dalam rilis resmi Kemensos, Minggu (20/02/2022). (Ndr/Bas)
