Sumenep | forumkota.com – Peristiwa penggerebakan MD (inisial) Direktur Utama (Dirut) PD Sumekar di dalam rumah perempuan cantik asal Kepulauan Kangean di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep beberapa hari yang lalu, rupanya akan merembet terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep lainnya.
Pasalnya, kendati MD dikabarkan ingin memundurkan diri sebagai Direktur Utama PD Sumekar, namun kini Bupati Sumenep mulai dibanjiri permintaan evaluasi secara menyeluruh atas keberadaan perusahaan-perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Keris.
Baca Juga: Dinilai Belum Memberikan Kontribusi Besar Pada PAD, Pendapatan PDAM Pertahun Dipertanyakan
Salah satu seruan evaluasi itu datang dari Lembaga Bantuan Hukum Forum Rakyat Pembela Keadilan dan Orang-Orang Tertindas (LBH – FORpKOT) Sumemep.
Lembaga advocating yang dikomandani oleh Herman Wahyudi, SH., ini dengan tegas dan lantang mendesak Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, selektif dalam memilih Direksi BUMD.
“Bupati harus segera Evaluasi menyeluruh, dan selektif dalam memilih Direksi BUMD,” kata Herman, saat dimintai komentar perihal viralnya kabar mundurnya Dirut PD Sumekar di kantor LBH FORpKOT, Minggu, 8 Mei 2022.
Karena kata Herman, selama ini keberadaan BUMD banyak yang hanya menjadi benalu kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Sumenep.
“Faktanya banyak BUMD yang malah jadi beban dan minim kontribusi. Padahal strategis,” tambahnya.
Tidak hanya soal minimnya kontribusi terhadap PAD Pemkab setempat, LBH FORpKOT juga menyebut jika BUMD yang ada di kabupaten Sumenep ini menjadi beban bagi Pemkab Sumenep.
Baca Juga: Mengejutkan! Direktur Utama PD Sumekar Akan Memundurkan Diri?
“BUMD seperti PT. Sumekar Line, PD. Sumekar, PDAM dll hanya jadi beban, minim kontribusi,” pungkasnya.
Sementara hingga berita ini diturunkan, media forumkota.com belum mendapatkan akses untuk melakukan upaya konfirmasi ke pihak-pihak terkait.
